Advertise

KABAR RASIKA

Pilkades Pekalongan: DPRD Minta Jangan Ada Dagang Suara, 34 Desa Harus Jadi Contoh Nasional

Pilkades Pekalongan: DPRD Minta Jangan Ada Dagang Suara, 34 Desa Harus Jadi Contoh Nasional

Pilkades Pekalongan: DPRD Minta Jangan Ada Dagang Suara, 34 Desa Harus Jadi Contoh Nasional

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan H. Abdul Munir menegaskan Pilkades serentak November mendatang harus berlangsung transparan, jujur dan bebas politik uang. Dari 34 desa yang menggelar Pilkades, Pekalongan didorong menjadi contoh pelaksanaan demokrasi desa yang tertib dan bermartabat (do. Bagus – Rasika FM)

KAJEN — Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pekalongan yang dijadwalkan berlangsung November mendatang diminta tidak sekadar menjadi pesta demokrasi di tingkat desa. Pelaksanaannya harus bersih, transparan dan bebas politik uang.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, menegaskan panitia Pilkades memegang peran penting untuk memastikan proses pemilihan berjalan jujur dan tidak memihak.

“Pilkades ini kan pelaksanaan demokrasi di tatanan pemerintah yang paling bawah. Harus sukses. Hindari money politic di desa-desa itu,” kata Abdul Munir saat ditemui di Alun-Alun Kajen, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, panitia pemilihan kepala desa harus bekerja secara transparan. Tidak boleh ada keberpihakan kepada calon tertentu.

“Yang paling pokok, panitia Pilkades itu harus transparan, jujur itu, tidak memihak,” tegasnya.

Abdul Munir juga menyoroti posisi camat dalam pelaksanaan Pilkades. Ia meminta camat yang terlibat sebagai fasilitator sudah berstatus definitif sehingga dapat menjalankan fungsi koordinasi dan menjembatani kepentingan panitia dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

“Camat harus, saya minta sudah definitif. Karena Camat sebagai fasilitator yang akan menjembatani bagaimana antara panitia dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.

Ia bahkan berharap Pilkades di 34 desa Kabupaten Pekalongan bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

“Pilkades yang akan datang diharapkan Pekalongan bisa jadi percontohan nasional. Bagaimana agar pelaksanaannya transparan, tertib, terbuka, tidak ada paksaan, tidak ada money politic,” kata Abdul Munir.

Politik Uang Jangan Dibikin Normal

Terkait potensi politik uang yang selama ini kerap muncul dalam pesta demokrasi tingkat desa, Abdul Munir menegaskan prinsipnya tetap sama: politik uang dilarang.

Ia menyerahkan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan kepada seluruh unsur yang terlibat, mulai dari panitia pemilihan hingga unsur keamanan.

“Nanti ada panitia P2KD, nanti di situ. Kemudian bagaimana Pak Camat memfasilitasi, ada keamanan, ada Polres, Kapolsek, Danramil. Di situ Forkopimcam bagaimana harus rapat bersama, sinkronisasi,” jelasnya.

Menurut dia, koordinasi lintas unsur tersebut penting agar potensi persoalan selama tahapan hingga pelaksanaan Pilkades bisa ditekan.

“Agar pelaksanaannya itu bisa transparan, demokrasi terlaksana dengan baik,” imbuhnya.

Soal tradisi warga desa yang menggelar makan-makan atau syukuran setelah calon dinyatakan terpilih, Abdul Munir membedakannya dengan praktik politik uang.

“Yang namanya politik uang itu kan prinsipnya kan dilarang. Silakan itu. Bagaimana demokrasi di desa itu seperti apa. Malam hari misal makan-makan, itu kan baik,” katanya.

“Kalau money politic tentu tidak baik. Tapi kalau nanti setelah jadi syukuran, itu mungkin,” sambungnya.

34 Desa, Jangan Sampai Demokrasi Cuma Jadi Nama

Abdul Munir mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkades serentak mendatang menjaga proses demokrasi agar benar-benar menghasilkan pemimpin yang dipercaya masyarakat.

“Mari 34 desa ini kita laksanakan dengan demokrasi pesta rakyat, memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang akan mengatur desanya,” ujarnya.

Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama unsur terkait telah melakukan koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkades.

“Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah rapat dengan Forkopimda mengharapkan agar pelaksanaan itu benar-benar terlaksana dengan baik, menghasilkan pemimpin yang bisa membangun desanya,” pungkas Abdul Munir. (gus)

Tag :

BACA JUGA :

VIDEO SAYUR
DIPEPET HINGGA DIMINTA DOMPET! KESAKSIAN PEDAGANG SAYUR SOAL AWAL KERIBUTAN GEJLIK BEDA DENGAN POLISI
WhatsApp Image 2026-11-19 at 12.27
Sukirman Gaspol Tarik Investor! Klinik Investasi Dibuka, Layanan Jemput Bola Sasar UMKM hingga Pelosok Desa
WhatsApp Image 2026-11-18 at 10.48
TPS Pilkades Ambokembang Dikeluhkan Panas dan Berdebu, DPRD Pekalongan Soroti Keterbatasan Anggaran
WhatsApp Image 2026-11-18 at 09.42
DPRD Pekalongan Pantau Pilkades 2026, Munir: Partisipasi Pemilih Jadi Tolok Ukur

TERKINI

VIDEO SAYUR
DIPEPET HINGGA DIMINTA DOMPET! KESAKSIAN PEDAGANG SAYUR SOAL AWAL KERIBUTAN GEJLIK BEDA DENGAN POLISI
KAJEN – Kesaksian pasangan suami istri pedagang sayur terkait kasus pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RI (39), di sebelah utara SPBU Jalan Teuku Umar, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten...
WhatsApp Image 2026-11-19 at 12.27
Sukirman Gaspol Tarik Investor! Klinik Investasi Dibuka, Layanan Jemput Bola Sasar UMKM hingga Pelosok Desa
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai menggeber upaya menarik investasi dengan meluncurkan Klinik Investasi dan Layanan Prima Mobile. Dua layanan baru ini disiapkan untuk mempermudah akses informasi,...
WhatsApp Image 2026-11-18 at 10.48
TPS Pilkades Ambokembang Dikeluhkan Panas dan Berdebu, DPRD Pekalongan Soroti Keterbatasan Anggaran
KAJEN – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, menuai keluhan dari masyarakat. Tempat pemungutan suara (TPS) yang ditempatkan...
WhatsApp Image 2026-11-18 at 09.42
DPRD Pekalongan Pantau Pilkades 2026, Munir: Partisipasi Pemilih Jadi Tolok Ukur
BOJONG – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, memantau langsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di sejumlah desa, Rabu (18/11/2026). Dalam pemantauan tersebut, ia menyoroti...
WhatsApp Image 2026-11-17 at 13.53
Disorot karena Gelap, Sekda Pekalongan Pastikan Perbaikan PJU Belakang Rumah Dinas Bupati Berjalan
KAJEN – Perbaikan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di kompleks Rumah Dinas Bupati Pekalongan, khususnya bagian belakang sisi selatan yang berbatasan dengan kawasan hutan kota, mulai dilakukan Dinas Perhubungan...
Muat Lebih

POPULER

WhatsApp Image 2026-11-16 at 14.11
Sekda Pekalongan Turun Tangan! PJU Belakang Pendopo Mati, Satpol PP Diminta Perketat Patroli
PKB PENGUKUHAN
PKB Kabupaten Pekalongan Bidik 23 Kursi DPRD
WhatsApp Image 2026-11-12 at 15.30
Ketua DPRD Pekalongan Ingatkan Calon Kades: Siap Menang, Siap Kalah! 34 Desa Segera Gelar Pilkades