KAJEN – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Kabupaten Pekalongan tidak hanya menyoroti peningkatan pelayanan kesehatan, tetapi juga persoalan pernikahan dini, stunting, hingga pemerataan fasilitas dan tenaga medis.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, saat puncak peringatan HKN ke-62 bertema Sehat untuk Semua di halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/11/2026).
Sukirman mengatakan, upaya peningkatan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pelayanan yang baik, sosialisasi kesehatan, serta deteksi dini penyakit melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Menurutnya, perangkat kesehatan di Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai upaya tersebut. Dinas Kesehatan juga terus mengoordinasikan rumah sakit dan puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang baik tentu saja dalam menolong warga kita yang sakit. Yang kedua adalah sosialisasi kesehatan. Yang ketiga adalah bagaimana mendeteksi dini dengan cara CKG atau Cek Kesehatan Gratis,” kata Sukirman.
Selain pelayanan kesehatan, Sukirman menyoroti angka pernikahan dini di Kabupaten Pekalongan yang menurutnya masih cukup tinggi.
Pemerintah daerah, kata dia, terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memperbarui data dan memastikan persyaratan pernikahan diterapkan secara tepat.
“Angka pernikahan dini ini memang cukup tinggi di kita. Salah satu sumber munculnya kemiskinan adalah itu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pernikahan dini berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan apabila kondisi fisik dan mental pasangan belum siap. Risiko tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Untuk tahun 2027, Pemkab Pekalongan berencana terus mengoptimalkan fasilitas kesehatan, pemerataan sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas rumah sakit dan puskesmas.
Sukirman menyebut, peningkatan jumlah tempat tidur di rumah sakit dan puskesmas juga menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Selain itu, sosialisasi pentingnya pemeriksaan kesehatan akan terus didorong hingga tingkat masyarakat paling bawah.
Terkait keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC), Sukirman mengatakan pembiayaan tahun ini masih mencukupi. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi secara bertahap hingga Desember 2026.
“Kalau tahun ini cukup, lalu kemudian kita akan terus mengevaluasi secara bertahap UHC kita sampai Desember ini. Lalu kemudian tahun 2027 insyaallah tiga bulan ke depan juga cukup,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan akses layanan UHC pada tahun-tahun berikutnya.
Sementara mengenai sejumlah persoalan pelayanan kesehatan yang sempat muncul, Sukirman mengakui terdapat satu dua kasus yang menjadi perhatian. Namun, ia menilai tingkat pelayanan rumah sakit saat ini sudah jauh lebih baik.
“Kalau dari sisi tingkat pelayanan sudah jauh lebih baik di rumah sakit-rumah sakit. Sudah tidak kita temukan lagi pasien terlantar kecuali giliran untuk kemudian mendapatkan kamar inap,” pungkasnya. (Gus)
