BALI, 5 Agustus 2025 – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, secara resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi di wilayah Bali. Upacara pengukuhan yang berlangsung di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Selasa (05/08) ini menegaskan Imigrasi sebagai leading sector dalam pengawasan terhadap orang asing yang ada di Bali.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri dari unsur Imigrasi, Pemasyarakatan, TNI, Polri, Polisi Pamong Praja, serta Pecalang. Selain jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi, pengukuhan ini juga disaksikan langsung oleh Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan sejumlah kepala instansi vertikal serta dinas di tingkat provinsi.
Menteri Agus Andrianto menegaskan, pembentukan Satgas Patroli Imigrasi merupakan tindak lanjut instruksi Presiden untuk menjaga stabilitas keamanan di Bali, yang merupakan salah satu destinasi wisata utama nasional. Satgas ini dibentuk atas dasar hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013.
Satgas ini bertujuan memberikan respons cepat terhadap pelanggaran, menekan potensi pelanggaran peraturan keimigrasian oleh Warga Negara Asing (WNA), serta meningkatkan rasa aman di masyarakat. Sebanyak 100 petugas imigrasi akan dikerahkan dengan dilengkapi rompi pengaman dan body camera. Mereka akan berpatroli dengan motor dan mobil di 10 titik strategis, meliputi kawasan Kuta Utara (Canggu), Seminyak, Kerobokan, Pelabuhan Matahari Terbit dan Benoa, Pecatu (Uluwatu, Bingin), Pantai Mertasari, Kecamatan Kuta, Gianyar (Ubud), serta Nusa Dua dan Jimbaran.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menambahkan bahwa patroli Satgas akan dilakukan secara berkala dan acak, terutama di daerah rawan pelanggaran dan tempat konsentrasi aktivitas orang asing. “Jadwal patroli yang variatif ini dimaksudkan agar tidak mudah diprediksi serta mengoptimalkan pengawasan,” ujarnya.
Pengukuhan Satgas Patroli Imigrasi ini juga memperkuat performa Ditjen Imigrasi yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam penegakan hukum keimigrasian. Dalam periode November-Desember 2024, Ditjen Imigrasi melakukan 607 deportasi dan 303 penahanan. Angka ini melonjak selama Januari-Juli 2025, dengan 2.669 deportasi dan 2.009 penahanan. Sebanyak 62 orang asing juga telah diproses hukum sepanjang periode tersebut.
Yuldi menegaskan komitmen Imigrasi untuk terus mengintensifkan operasi pengawasan, baik dalam skala lokal melalui patroli rutin Satgas maupun operasi nasional seperti Wira Waspada, guna menjaga keamanan nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi imigrasi.
