KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menegaskan komitmennya untuk terlibat penuh dalam upaya penanggulangan banjir rob yang melanda kawasan pesisir Pantura. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, saat ditemui awak media, Rabu (10/9/2025).

Menurut Yulian, pemerintah daerah saat ini terus menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Salah satu fokus utama adalah menunggu arahan resmi pemerintah pusat terkait peran Badan Otorita Pantura yang baru dibentuk.

“Untuk Pantura ini, lembaga baru pemerintah pusat juga memang salah satu tugasnya adalah menangani tanggul. Saat ini kita masih menunggu arahan lebih lanjut, seperti apa teknisnya untuk penanganan rob,” jelas Yulian.

Ia menambahkan, sejak 2018 sejumlah tanggul yang rusak akibat rob telah mendapat perbaikan bertahap. Bahkan, pemetaan rutin terus dilakukan untuk memantau perkembangan wilayah terdampak, termasuk di titik baru Kecamatan Siwalan.

Sementara itu, progres pembebasan lahan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, disebut sudah berjalan pada tahun ini. “DED (Detail Engineering Design) sudah ada, jadi tinggal menunggu tahapan selanjutnya,” ujarnya.

Pemkab Pekalongan juga menegaskan dukungan terhadap pembentukan Badan Otorita Pantura. Yulian menyebut, besarnya investasi yang dibutuhkan membuat pengaturan teknis sepenuhnya akan ditentukan pemerintah pusat. Namun demikian, Pemkab siap mengawal program yang menjadi kewenangannya.

Selain itu, daerah juga memprioritaskan sejumlah titik rawan, seperti di Boyoteluk dan kawasan Bremi–Meduri. Pemkab bersama BPBD kini tengah menyiapkan pembangunan rumah pompa sebagai langkah strategis mengurangi dampak rob.

“Penanganan rob menjadi perhatian serius Ibu Bupati. Kami di daerah siap menjalankan langkah-langkah yang diperlukan,” tegas Yulian.