PEKALONGAN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (20/1/2026). Forum ini menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pembangunan daerah di tengah tekanan pengurangan anggaran pusat.
Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Optimalisasi Potensi Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.” Tema tersebut menegaskan bahwa perencanaan 2027 diarahkan pada pemerataan layanan dasar, konektivitas wilayah, serta penguatan sektor ekonomi lokal berbasis potensi daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menegaskan bahwa konsultasi publik ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Menurutnya, seluruh daerah pada 2026 menghadapi tantangan berupa pengurangan anggaran dari pemerintah pusat, seiring adanya program prioritas nasional yang harus disukseskan bersama.
“Melalui konsultasi publik ini, kami ingin lebih banyak mendengarkan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian apa saja yang harus dan perlu diprioritaskan untuk membangun Kabupaten Pekalongan,” ujar Fadia.
Bupati juga menyoroti pemotongan anggaran sektor kesehatan, khususnya terkait skema Universal Health Coverage (UHC) yang berdampak pada kemampuan daerah membiayai layanan kesehatan gratis berbasis KTP.
Meski demikian, ia menegaskan kesehatan tetap menjadi prioritas utama Pemkab Pekalongan.
“Kesehatan tetap prioritas. Pemerintah daerah berupaya agar masyarakat tetap bisa berobat gratis menggunakan KTP. Namun pemotongan anggaran ini menjadi tantangan besar bagi kami,” katanya.
Ia meminta agar pelayanan kesehatan diprioritaskan bagi warga tidak mampu, masyarakat yang sering sakit, serta mereka yang memiliki kendala administrasi BPJS. Di sisi lain, Pemkab akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup kekurangan pembiayaan.
Bupati juga mengungkapkan bahwa pada 2026 Pemkab menargetkan pemindahan operasional Rumah Sakit Kraton ke lokasi baru, dengan visi menjadikannya rumah sakit besar dan modern di wilayah Pantura, berstandar fasilitas dan peralatan medis lebih baik.
Menyinggung persoalan banjir, Fadia mengakui bahwa meski rumah pompa di Kecamatan Tirto sudah dibangun, luapan sungai masih terjadi. Karena itu, ia meminta pembangunan rumah pompa baru di Siwalan segera dimulai pada awal 2026 sebagai langkah pengendalian banjir yang lebih komprehensif.
Selain kesehatan dan banjir, Pemkab juga berencana membangun gedung baru Satpol PP, karena fasilitas yang ada dinilai sudah tidak memadai untuk menunjang kinerja.
Bupati menegaskan bahwa perbaikan jalan tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
“Sebagus apa pun suatu wilayah, kalau jalannya rusak, orang akan enggan datang dan roda ekonomi tidak akan berjalan. Karena itu, perbaikan jalan harus kita utamakan,” tegasnya.
Kepala Bapperida Kabupaten Pekalongan Trisno Suharsanto melaporkan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah berjalan bertahap:
1. Musrenbang Desa : September–Oktober 2025
2. Konsultasi Publik Ranwal RKPD: Januari 2026
3. Musrenbang Kecamatan: Februari 2026
4. Rapat Gabungan OPD: awal Maret 2026
5. Musrenbang Kabupaten: pekan keempat Maret 2026
6. Fasilitasi Provinsi Jawa Tengah: Juni 2026
7. Penetapan Peraturan Bupati: awal Juli 2026
Forum konsultasi ini diikuti sekitar 120 peserta, terdiri dari OPD, LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan agama, Forum Disabilitas, Forum Anak, serta perwakilan perempuan.
Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo dan Sekda Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar, dengan moderator Asisten II Setda Kabupaten Pekalongan Anies Prosidi.
