KAJEN – Calon jamaah haji Kabupaten Pekalongan yang masuk daftar berhak lunas diminta mulai menyiapkan dana. Namun, proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi belum dimulai karena masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) serta jadwal resmi dari pemerintah pusat.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pekalongan, H. Asrofi, S.E., M.M., mengatakan besaran biaya haji tahun 2027 telah disepakati pemerintah bersama DPR RI. Saat ini, pihaknya masih menunggu Keppres yang mengatur biaya haji sebelum pelaksanaan pelunasan dapat dilakukan.
“Untuk pelunasan haji, untuk biaya itu baru diketok DPR tadi malam. Nah, kami untuk pelunasannya itu nanti nunggu Keppres,” kata Asrofi melalui sambungan telepon pada Kamis (08/10/2026).
Menurutnya, jadwal pelunasan tahap pertama dan tahap kedua hingga kini juga belum diterima dari Kementerian Haji dan Umrah RI.
“Terkait jadwal, kami belum menerima jadwal, kami masih menunggu untuk jadwal pelunasan baik tahap 1 maupun tahap 2 dari Kemenag Pusat,” ujarnya.
Asrofi menjelaskan, berdasarkan kesepakatan biaya haji tahun ini, beban yang harus disiapkan jamaah menjadi lebih ringan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menyebut terdapat dukungan dari nilai manfaat BPKH sekitar Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sekitar Rp3,2 juta. Dengan komponen tersebut, jamaah Kabupaten Pekalongan diperkirakan membutuhkan dana pelunasan sekitar Rp23 juta.
“Karena dari nilai manfaat sendiri itu kurang lebih 3 juta 400-an. Terus untuk subsidi dari pemerintah kurang lebih 3 juta 200-an. Berarti nanti jamaah haji khususnya jamaah haji Kabupaten Pekalongan itu untuk pelunasan itu kurang lebih sekitar 23 juta sekian, seperti itu Mas,” jelasnya.
Selain kesiapan dana, Asrofi mengingatkan calon jamaah agar memperhatikan persyaratan kesehatan atau istithaah.
Menurutnya, persoalan istithaah biasanya menjadi salah satu kendala dalam proses pelunasan, terutama bagi jamaah lanjut usia maupun jamaah yang masuk prioritas lansia.
“Pelunasan itu kendalanya nanti di istithaahnya biasanya. Tes kesehatannya biasanya,” kata Asrofi.
Ia menjelaskan, kondisi kesehatan jamaah akan menjadi perhatian dalam proses tersebut. Karena itu, jamaah harus dinyatakan sehat atau memenuhi syarat istithaah sebagai salah satu ketentuan utama sebelum melakukan pelunasan.
“Karena syarat utama untuk pelunasan itu ya sehat. Nggih. Atau istithaah,” tegasnya.
Asrofi meminta jamaah Kabupaten Pekalongan yang sudah masuk daftar berhak lunas untuk tidak menunggu sampai jadwal resmi diterbitkan baru mempersiapkan dana.
Menurutnya, sejumlah tahapan persiapan seperti pemeriksaan istithaah dan pembuatan paspor telah dilakukan. Jamaah kini tinggal menunggu jadwal pelunasan tahap pertama maupun tahap kedua dari pemerintah pusat.
“Himbauannya untuk jamaah yang berhak lunas ya siap-siap saja untuk melunasi untuk dananya, terus karena kemarin sudah istithaah, sudah pembuatan paspor, tinggal nanti menunggu jadwal pelunasan tahap satu tahap dua,” ujarnya.
Asrofi berharap jadwal pelunasan segera diterbitkan sehingga pihaknya dapat segera menyampaikan informasi tersebut kepada jamaah melalui surat edaran.
“Mudah-mudahan jadwalnya tidak terlalu lama turun supaya kita dapat mengedarkan melalui surat edaran. Hanya itu saja untuk siap-siap pelunasan,” katanya.
Secara nasional, pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI telah menyepakati BPIH 1448 H/2027 M dengan rata-rata Rp98.466.351 per jamaah. Dari angka tersebut, Bipih yang menjadi bagian biaya jamaah ditetapkan rata-rata Rp54.648.825 atau 55,50 persen, sedangkan 44,50 persen atau sekitar Rp43,82 juta bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.
Dalam perhitungan pelunasan, jamaah telah memiliki setoran awal sebesar Rp25 juta. Selain itu terdapat nilai manfaat virtual account jamaah sekitar Rp3,4 juta serta dukungan pemerintah sekitar Rp3,2 juta. Dengan komponen tersebut, BPKH mencatat rata-rata pelunasan yang perlu dibayarkan jamaah menjadi Rp23.048.825.
Angka BPIH 2027 tersebut juga lebih rendah dibandingkan usulan awal pemerintah yang mencapai sekitar Rp107,34 juta per jamaah. Kebijakan subsidi pemerintah turut membuat beban pelunasan jamaah berada di kisaran Rp23 juta.
Dengan demikian, calon jamaah haji Kabupaten Pekalongan saat ini diminta mulai mempersiapkan dana pelunasan serta memastikan kondisi kesehatan memenuhi syarat istithaah. Sementara itu, pelaksanaan pelunasan masih menunggu terbitnya Keppres tentang biaya haji dan jadwal resmi pelunasan yang akan ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah RI. (Gus)
