Kajen – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menegaskan komitmennya terhadap transparansi, peningkatan layanan publik, dan pembangunan yang merata dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa malam (24/6/2025). Rapat yang berlangsung pukul 20.00 WIB itu menjadi ajang penyampaian jawaban eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, yang mewakili Bupati, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan kritik konstruktif dari legislatif. Ia memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah, serta rencana strategis ke depan dalam menjawab tantangan pembangunan.

“Terkait peningkatan PAD, kami terus mendorong inovasi, digitalisasi sistem pembayaran non-tunai, serta memperkuat sosialisasi kepada para wajib pajak dan retribusi agar lebih patuh,” ujar Yulian Akbar.

Untuk menjawab sorotan terkait penanggulangan kemiskinan, Pemkab menekankan pentingnya pendekatan dua sisi, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat serta menekan pengeluaran mereka melalui program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Di sektor ketenagakerjaan, upaya Pemkab difokuskan pada penyelenggaraan pelatihan vokasional, pelaksanaan job fair secara rutin, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan bagi pelaku usaha.

Lebih lanjut, Pemkab menyatakan komitmen pada pembangunan infrastruktur yang SETARA – Sejahtera, Adil, dan Merata – di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Pekalongan. “Prinsip pembangunan tidak hanya untuk daerah pusat, tapi menjangkau desa dan pelosok,” jelas Sekda.

Terkait akuntabilitas keuangan, Pemkab menargetkan tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK melalui penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan profesional.

Jawaban Detail Tiap Isu Strategis

Dalam jawaban tersebut, Pemkab juga secara spesifik menanggapi pertanyaan fraksi-fraksi DPRD mengenai berbagai isu strategis, antara lain:

Realisasi dan transparansi pendapatan daerah,

Pengelolaan aset milik daerah,

Strategi memajukan sektor pariwisata lokal,

Peningkatan mutu pendidikan melalui program “Kudu Sekolah”,

Perluasan akses layanan kesehatan lewat program Universal Health Coverage (UHC).

Rapat paripurna selanjutnya dijadwalkan pada 2 Juli 2025 dengan agenda pembahasan lanjutan terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.