KAJEN – Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, bertemu dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (Wamen PKP RI), Fahri Hamzah, pada Minggu (20/07/2025) di Pendopo Bupati Banyumas. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan jajaran Kementerian PKP di Jakarta.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, Wabup Sukirman menyampaikan berbagai usulan prioritas yang mendesak untuk Kabupaten Pekalongan, terutama terkait penataan kawasan pesisir dan peningkatan kualitas perumahan warga.

“Kami berdiskusi secara akrab dengan Pak Wamen Fahri Hamzah, karena kebetulan sama-sama memiliki latar belakang aktivis. Kami sampaikan gambaran menyeluruh tentang kondisi Kabupaten Pekalongan, khususnya kebutuhan mendesak di sektor perumahan,” ujar Sukirman.

Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajukan sekitar 490 unit rumah untuk mendapat bantuan tersebut.

“Nilai bantuan BSPS sekitar Rp20 juta per unit, terdiri dari Rp2,5 juta untuk penerima manfaat dan Rp17,5 juta untuk bahan bangunan. Karena sifatnya stimulan, kami berharap ada gotong royong dari tetangga dan warga sekitar untuk ikut membantu pembangunan,” jelasnya.

Selain RTLH, Wabup juga mengusulkan penanganan bagi rumah-rumah warga yang terdampak bencana pada 20 Januari 2025 lalu. Banyak di antaranya masih berada di tepi tebing atau mengalami kerusakan dan belum tertangani sepenuhnya. Ia juga mengusulkan pembangunan rumah susun (rusunawa) di Kecamatan Wiradesa dan Kedungwuni.

Tak kalah penting, Wabup menyoroti pentingnya penataan kawasan pesisir, yang selama ini mengalami tekanan lingkungan dan sosial, dan perlu dukungan dari pemerintah pusat agar lebih tertata dan aman bagi warga.

Wabup Sukirman menegaskan bahwa semua usulan tersebut didukung dengan data sosial ekonomi yang valid, seperti dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia berharap pemerintah pusat bisa merespons positif dan segera merealisasikan program-program tersebut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekalongan.

Sumber : Prokompim