TIRTO — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan H. Sumar Rosul, S.IP., M.A.P memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan banjir di Aula Kecamatan Tirto, Rabu (28/1/2026). Rapat dihadiri Inspektorat, BPBD, Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, perangkat daerah terkait, serta para kepala desa terdampak.

Dalam pembukaannya, Sumar Rosul menyampaikan bahwa pertemuan ini digelar untuk memperkuat koordinasi lintas instansi.

“Selama ini koordinasi lebih banyak melalui telepon dan WhatsApp. Hari ini kita bertemu langsung agar persoalan di lapangan bisa dibahas lebih detail dan solusinya lebih tepat,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu warga terdampak.

Camat Tirto melaporkan banjir telah berlangsung hampir dua pekan dan berdampak pada Desa Jeruksari, Mulyorejo, Tegaldowo, dan Karangjompo. Sekitar 1.600 jiwa kini mengungsi di 17 titik. Bantuan konsumsi telah didukung Kementerian Sosial.

Banjir terjadi akibat puncak musim hujan dan kenaikan rob, serta diperparah jebolnya tanggul sungai di beberapa titik. Kebutuhan mendesak di pengungsian meliputi selimut, minyak angin, salep kulit, serta obat-obatan yang mulai menipis.

Sejumlah kepala desa menyampaikan kebutuhan tambahan, antara lain obat diare, salep kulit, selimut, susu formula, dan pakaian layak pakai. Kondisi fasilitas MCK juga menjadi perhatian, karena satu toilet digunakan hingga ratusan pengungsi sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

BPBD Kabupaten Pekalongan menyatakan fokus penguatan tanggul di Sungai Sekaran dan Meduri dengan ribuan karung pasir, disertai pemantauan debit air selama 24 jam. Stok logistik dipastikan aman untuk dua minggu ke depan. Masyarakat diimbau mengikuti informasi cuaca dari BMKG demi keselamatan.

Menanggapi laporan tersebut, Sumar Rosul menegaskan banjir juga dipengaruhi alih fungsi lahan di sempadan sungai.

“Pemerintah harus tegas menegakkan Perda Tata Ruang, termasuk terhadap bangunan di area sempadan sungai,” tegasnya.

Menutup rapat, ia menekankan bahwa banjir merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan tindakan nyata. Tiga prioritas operasional disepakati, yakni pemerataan distribusi bantuan, optimalisasi pompa air, dan penjaminan layanan kesehatan bagi warga terdampak. Ia juga mengajak seluruh petugas meniatkan tugas penanganan bencana sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. (Gus)