Senin, April 5, 2021

Menggelar Operasi Yustis, KOdim 0710 Tekankan 5 M

RASIKA PEKALONGAN.COM - Kota Pekalongan – Upaya serius dalam mencegah penyebaran covid-19 terus dilakukan oleh TNI, tidak hanya melakukan operasi penegakan disiplin...
More

    Terbaru

    KLB Abal-Abal Ditolak, Para Kader Demokrat Cukur Gundul

    PATI – Kubu KLB Deliserdang yang dimotori para mantan kader Partai Demokrat akhirnya harus gigit...

    Beraksi 14 Kali, Polisi Amankan Pelaku Penipuan Dan Penggelapan Mobil Siaga

    RASIKA PEKALONGAN.COM - KAJEN PEKALONGAN - Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polsek Kesesi Polres Pekalongan berhasil mengamankan...

    Nelayan Kota Pekalongan Panen Rebon

    RASIKA PEKALONGAN.COM - Kota Pekalongan - Akhir bulan Maret ini para nelayan di Kota Pekalongan mulai panen udang...

    LBH GAKOSH MENILAI PEMERINTAH BELUM MAMPU MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN

    RASIKA PEKALONGAN, KAJEN PEKALONGAN – Tepat 2 November 2020, UU Bantuan Hukum Nomor 16/2011 telah berumur sembilan tahun sejak pertama kali diundangkan, satu tahun persis menjelang satu dasawarsa. Dinyatakan dalam Pasal 2-nya, bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum ditujukan untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan.

    Dalam menjalankan mandat UU Bantuan Hukum, Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berada di bawah Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia (Kemnkumham) telah mengambil beberapa langkah kebijakan untuk menunjang penyelenggaraan bantuan hukum, antara lain: (1) Menerbitkan berbagai regulasi, termasuk: peraturan pemerintah, peraturan dan keputusan Menkumham, keputusan dan surat edaran Kepala BPHN, atau peraturan daerah mengenai tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana, verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum, paralegal, dan panduan penganggaran bantuan hukum di daerah; (2) Mengalokasikan anggaran bantuan hukum; pada 2019 ini Pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan hukum sebesar Rp 53 milyar; (3) Memverifikasi dan mengakreditasi 524 Organisasi Bantuan Hukum di seluruh Indonesia; (4) Membangun sistem informasi dan dokumentasi bantuan hukum (SIDBANKUM) yang berbasis teknologi informasi, serta sistem digital lainnya.

    Namun dari berbagai langkah kebijakan yang telah diambil tersebut, Direktur, LBH GAKOSH, Mudasir, S.H., M.H, Rabu (18/11/2020)  menilai Pemerintah masih belum cukup mewujudkan akses keadilan sebagaimana dimandatkan oleh UU Bantuan Hukum. Pasalnya, Akses Keadilan tidak mungkin diwujudkan jika kebijakan bantuan hukum hanya diarahkan pada pengadaan layanan jasa hukum bagi masyarakat miskin yang menghadapi sengketa hukum semata. Hal ini karena LBH GAKOSH  melihat permasalahan akses keadilan terletak pada tiga hal utama, yakni:Masih adanya peraturan perundang-undangan yang berpotensi menjadi sumber ketidakadilan, seperti peraturan perundang-undangan yang melegitimasi kriminalisasi hak beragama dan berekspresi, melegitimasi perampasan tanah rakyat, melegitimasi pencemaran dan perusakan lingkungan, melegitimasi penggusuran paksa, melegitimasi persekusi kelompok minoritas, dan lain sebagainya;

    Masih adanya penyalahgunaan penegakan hukum, seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penggunaan kekerasan secara berlebihan, kriminalisasi, pemerasan dan pungutan liar, korupsi peradilan, diskriminasi layanan hukum, dan lain sebagainya;

    Penghalang-halangan pemberian bantuan hukum, seperti mengintimidasi tersangka agar tidak menggunakan penasehat hukum, menutup akses pengacara kepada orang yang ditangkap/ditahan.

    Di hari kelahiran UU Bantuan Hukum ini, LBH GAKOSH kembali mengingatkan Pemerintah untuk melaksanakan mandatnya sebagaimana termaktub dalam UU Bantuan Hukum, yakni secara sungguh-sungguh mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat, melalui beberapa langkah, antara lain:Mencabut atau merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang melegitimasi ketidakadilan;

    Melakukan perubahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan fokus meminimalisir penyalahgunaan penegakan hukum;

    Melakukan reformasi birokrasi penegakan hukum secara total dan sungguh-sungguh, termasuk meningkatkan kapasitas aparat, memberantas korupsi peradilan, menghapuskan diskriminasi layanan hukum, pengawasan dan penghukuman perilaku aparat yang menyalahgunakan wewenangnya, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk reformasi birokrasi penegakan hukum secara total;

    Mengembangkan kebijakan bantuan hukum yang dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan bantuan hukum untuk perubahan peraturan perundang-undangan dan reformasi birokrasi.(gus/thd)

    Latest Posts

    KLB Abal-Abal Ditolak, Para Kader Demokrat Cukur Gundul

    PATI – Kubu KLB Deliserdang yang dimotori para mantan kader Partai Demokrat akhirnya harus gigit...

    Beraksi 14 Kali, Polisi Amankan Pelaku Penipuan Dan Penggelapan Mobil Siaga

    RASIKA PEKALONGAN.COM - KAJEN PEKALONGAN - Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polsek Kesesi Polres Pekalongan berhasil mengamankan...

    Nelayan Kota Pekalongan Panen Rebon

    RASIKA PEKALONGAN.COM - Kota Pekalongan - Akhir bulan Maret ini para nelayan di Kota Pekalongan mulai panen udang...

    Info Penting

    Bagikan Masker Di Pasar, Tekan Penyebaran Covid-19

    RASIKA PEKALONGAN.COM - KAJEN PEKALONGAN - Jajaran Polres Pekalongan terus melakukan himbauan dalam rangka pendisiplinan masyarakat untuk menerapkan...

    Tim Penilai WBK Kunjungi Polres Pekalongan

    RASIKA PEKALONGAN.COM - KAJEN PEKALONGAN - Polres Pekalongan menerima kunjungan Tim Penilai Internal dari Mabes Polri, Selasa (2/3/2021)....

    BUPATI TERPILIH FADIA ARAFIQ TINJAU DAERAH TERDAMPAK BANJIR

    RASIKA PEKALONGAN.COM - KAJEN PEKAONGAN - Bupati Terpilih Fadia Arafiq, SE MM didampingi Penjabat (Pj) Sekda Ir Bambang Irianto M.Si , Kepala...

    BUPATI MINTA DANA DESA DIKELOLA DENGAN BAIK DAN TRANSPARAN

    RASIKA PEKALONGAN.COM - KAJEN PEKALONGAN- Dalam rangka upaya penguatan efektifitas Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi...

    PERCEPAT AIR SURUT, 11 POMPA BARU DI PASANG

    RASIKA PEKALONGAN.COM - KAJEN PEKALONGAN – Menindaklanjuti temuan kerusakan pompa air pada kunjungan sebelumnya di daerah terdampak banjir...

    Berlangganan

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.