Rabu, November 18, 2020

Sat Lantas Polres Pekalongan Sosialisasikan Operasi Zebra Candi 2020, Gunakan Papan Himbauan Hingga Boneka Zebra

RASIKAPEKALONGAN.COM , KAJEN - Operasi Zebra Candi 2020 digelar serentak di seluruh Indonesia. Namun, kali ini operasi tersebut dilakukan dengan cara berbeda...
More

    Terbaru

    LBH GAKOSH MENILAI PEMERINTAH BELUM MAMPU MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN

    RASIKA PEKALONGAN, KAJEN PEKALONGAN - Tepat 2 November 2020, UU Bantuan Hukum Nomor 16/2011 telah berumur sembilan tahun sejak pertama kali diundangkan,...

    Polres Pekalongan Gelar Silaturahmi Dengan FKUB, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Pemuda

    RASIKA PEKALONGAN, KAJEN – Sebagai langkah guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung situasi kamtibmas yang aman dan kondusif jelang pelaksanaan pilkada...

    Mantapkan Sinergitas, Kapolres Pekalongan Silaturahmi Ke Kejari

    RASIKA PEKALONGAN, KAJEN - Guna menciptakan Kamtibmas yang kondusif disegala aspek, Kepolisian Resort Pekalongan terus menggencarkan sinergitas dan...

    Propam Ikut Awasi Netralitas Anggota Dan ASN Polri Pada Pilkada Serentak 2020

    RASIKA PEKALONGAN, KAJEN – Kapolres Pekalongan AKBP Darno, S.H., S.I.K., selalu menekankan kepada seluruh anggotanya untuk memegang teguh netralitas dalam pelaksanaan Pilkada...

    LBH GAKOSH MENILAI PEMERINTAH BELUM MAMPU MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN

    RASIKA PEKALONGAN, KAJEN PEKALONGAN – Tepat 2 November 2020, UU Bantuan Hukum Nomor 16/2011 telah berumur sembilan tahun sejak pertama kali diundangkan, satu tahun persis menjelang satu dasawarsa. Dinyatakan dalam Pasal 2-nya, bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum ditujukan untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan.

    Dalam menjalankan mandat UU Bantuan Hukum, Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berada di bawah Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia (Kemnkumham) telah mengambil beberapa langkah kebijakan untuk menunjang penyelenggaraan bantuan hukum, antara lain: (1) Menerbitkan berbagai regulasi, termasuk: peraturan pemerintah, peraturan dan keputusan Menkumham, keputusan dan surat edaran Kepala BPHN, atau peraturan daerah mengenai tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana, verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum, paralegal, dan panduan penganggaran bantuan hukum di daerah; (2) Mengalokasikan anggaran bantuan hukum; pada 2019 ini Pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan hukum sebesar Rp 53 milyar; (3) Memverifikasi dan mengakreditasi 524 Organisasi Bantuan Hukum di seluruh Indonesia; (4) Membangun sistem informasi dan dokumentasi bantuan hukum (SIDBANKUM) yang berbasis teknologi informasi, serta sistem digital lainnya.

    Namun dari berbagai langkah kebijakan yang telah diambil tersebut, Direktur, LBH GAKOSH, Mudasir, S.H., M.H, Rabu (18/11/2020)  menilai Pemerintah masih belum cukup mewujudkan akses keadilan sebagaimana dimandatkan oleh UU Bantuan Hukum. Pasalnya, Akses Keadilan tidak mungkin diwujudkan jika kebijakan bantuan hukum hanya diarahkan pada pengadaan layanan jasa hukum bagi masyarakat miskin yang menghadapi sengketa hukum semata. Hal ini karena LBH GAKOSH  melihat permasalahan akses keadilan terletak pada tiga hal utama, yakni:Masih adanya peraturan perundang-undangan yang berpotensi menjadi sumber ketidakadilan, seperti peraturan perundang-undangan yang melegitimasi kriminalisasi hak beragama dan berekspresi, melegitimasi perampasan tanah rakyat, melegitimasi pencemaran dan perusakan lingkungan, melegitimasi penggusuran paksa, melegitimasi persekusi kelompok minoritas, dan lain sebagainya;

    Masih adanya penyalahgunaan penegakan hukum, seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penggunaan kekerasan secara berlebihan, kriminalisasi, pemerasan dan pungutan liar, korupsi peradilan, diskriminasi layanan hukum, dan lain sebagainya;

    Penghalang-halangan pemberian bantuan hukum, seperti mengintimidasi tersangka agar tidak menggunakan penasehat hukum, menutup akses pengacara kepada orang yang ditangkap/ditahan.

    Di hari kelahiran UU Bantuan Hukum ini, LBH GAKOSH kembali mengingatkan Pemerintah untuk melaksanakan mandatnya sebagaimana termaktub dalam UU Bantuan Hukum, yakni secara sungguh-sungguh mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat, melalui beberapa langkah, antara lain:Mencabut atau merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang melegitimasi ketidakadilan;

    Melakukan perubahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan fokus meminimalisir penyalahgunaan penegakan hukum;

    Melakukan reformasi birokrasi penegakan hukum secara total dan sungguh-sungguh, termasuk meningkatkan kapasitas aparat, memberantas korupsi peradilan, menghapuskan diskriminasi layanan hukum, pengawasan dan penghukuman perilaku aparat yang menyalahgunakan wewenangnya, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk reformasi birokrasi penegakan hukum secara total;

    Mengembangkan kebijakan bantuan hukum yang dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan bantuan hukum untuk perubahan peraturan perundang-undangan dan reformasi birokrasi.(gus/thd)

    Latest Posts

    LBH GAKOSH MENILAI PEMERINTAH BELUM MAMPU MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN

    RASIKA PEKALONGAN, KAJEN PEKALONGAN - Tepat 2 November 2020, UU Bantuan Hukum Nomor 16/2011 telah berumur sembilan tahun sejak pertama kali diundangkan,...

    Polres Pekalongan Gelar Silaturahmi Dengan FKUB, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Pemuda

    RASIKA PEKALONGAN, KAJEN – Sebagai langkah guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung situasi kamtibmas yang aman dan kondusif jelang pelaksanaan pilkada...

    Mantapkan Sinergitas, Kapolres Pekalongan Silaturahmi Ke Kejari

    RASIKA PEKALONGAN, KAJEN - Guna menciptakan Kamtibmas yang kondusif disegala aspek, Kepolisian Resort Pekalongan terus menggencarkan sinergitas dan...

    Propam Ikut Awasi Netralitas Anggota Dan ASN Polri Pada Pilkada Serentak 2020

    RASIKA PEKALONGAN, KAJEN – Kapolres Pekalongan AKBP Darno, S.H., S.I.K., selalu menekankan kepada seluruh anggotanya untuk memegang teguh netralitas dalam pelaksanaan Pilkada...

    Info Penting

    Kapolres Pekalongan Bagikan Hasil Panen Budidaya Ikan Lele Kepada Warga Setempat

    RASIKA PEKALONGAN, KAJEN - Kapolres Pekalongan. AKBP Aris Tri Yunarko, S.I.K., M.Si dengan didampingi Wakapolres Pekalongan Kompol Andis Arfan Tofani, SH., MH,...

    Mantan Karyawan DPS Divonis Tiga Tahun Penjara

    *) Kerugian Capai Ratusan Juta RASIKA PEKALONGAN, KAJEN - Seorang mantan karyawan Koperasi Simpan Pinjam DPS Kajen, Rabu (21/10/2020),...

    TMMD RAMPUNG, BUKA AKSES JALAN TERPENCIL

    RASIKA PEKALONGAN, KAJEN – Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Mukaromah Syakoer MM mewakili Plt Bupati Pekalongan menutup secara resmi rangkaian kegiatan TNI Manunggal...

    Pelaku Spesialis Pembobol Jok Motor Uang Nasabah Dilumpuhkan Polisi

    RASIKA PEKALONGAN, KAJEN PEKALONGAN – Sat Reskrim Polres Pekalongan berhasil menangkap 2 orang Pelaku spesialis pencurian barang di dalam jok sepeda motor...

    Kecelakaan Tol Solo Ngawi, Wakil Ketua DPRD Pekalongan Meninggal Dunia

    RASIKA PEKALONGAN, Inna lillaahi wa inna ilaihi rooji'un.... telah meninggal dunia salah satu Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, dan juga Pimpinan Partai...

    Berlangganan

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.