BATANG – Untuk membantu masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19, Dana Desa (DD) tahun ini akan dialokasikan sebagian untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Untuk Kabupaten Batang sendiri, besaran DD yang akan dipergunakan untuk program bantuan tersebut mencapai Rp53 Miliar, dan nantinya setiap Kepala Keluarga penerima akan mendapat bantuan Rp600 ribu selama tiga bulan.
Bupati Batang, Wihaji mengungkapkan, mendasari surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tertanggal 14 April 2020 No 1621/PRI.001/IV/2020 prihal prioritas penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak covid-19, pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan paguyuban kepala desa yang ada di daerahnya.
“Berdasarkan hasil pertemuan dengan paguyuban kepala desa, sudah kita sepakati bersama dana desa yang digunakan sebesar Rp 53 miliar. Hal ini didasari atas surat dari Kementrian terkait,” ungkap Bupati Wihaji saat ditemui di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jumaat (17/4/2020).
Bupati Wihaji menjalaskan, bantuan tersebut akan disalurkan kepada kepala keluarga penerima untuk bulan Mei hingga Juli. Besaranya sendiri setiap bulan adalah Rp600 ribu, sehingga total bantuan yang diterima Rp1,8 juta.
“Jumlah penerima BLT yang bersumber dari dana desa sebanyak 29.762 KK, sedangkan mekanisme penentuan siapa saja yang bakal menerima berdasarkan musyawarah desa, tentunya yang terdampak covid-19.” jelas Bupati.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Batang Agung Wisnu Barata menambahkan, BLT penyaluranya tidak langsung. Namun akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima
Untuk pembukaan rekeningnya sendiri, Pemkab akan bekerjasama dengan Bank Jateng, dan diharapkan pembukaanya tidak dipungut biaya atau gratis,” harap Agung Wisnu.
Ditambahkan, nantinya bagi warga yang sudah masuk dalam bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak akan mendapat BLT. Tujuanya agar tidak terjadinya dobel penerimaan. “Supaya tidak terjadi dobel penerimaan bantuan, maka bagi warga yang sudah masuk PKH tidak akan mendapat bantuan. Jadi nantinya warga yang belum tercover bantuanlan yang akan menerima,” tandas Agung.(adm)
