KAJEN — Pertemuan tertutup Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan dengan sejumlah pimpinan partai politik di sebuah resto di Jalan Teuku Umar, Kajen, Sabtu (26/9/2026), menuai kritik Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kabupaten Pekalongan.

Ketua Formasi Kabupaten Pekalongan, Mustajirin, mempertanyakan pertemuan yang disebut sebagai silaturahmi tersebut. Menurutnya, jika memang tidak ada agenda khusus, pertemuan seharusnya dilakukan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Terkait pertemuan DPC PDIP dan PKB yang diklaim sebagai silaturahmi, hal itu hanya untuk menangkis opini yang berkembang di masyarakat,” kata Mustajirin saat diwawancarai sejumlah media di Kajen, Senin (28/9/2026).

Ia bahkan meminta pertemuan antarelite politik melibatkan media.

“Seharusnya pertemuan antarpartai dan tokoh politik tersebut mengundang media yang terpercaya atau perwakilannya agar tidak timbul kecurigaan dan spekulasi di masyarakat mengenai adanya calo-calo jabatan,” ujarnya.

Mustajirin juga mengatakan masyarakat menduga pertemuan tersebut berkaitan dengan dinamika pencalonan Wakil Bupati. Namun, ia menegaskan keputusan perkara Tipikor yang menjadi latar belakang dinamika tersebut belum inkrah.

“Yang menjadi pertanyaan adalah ke mana para ketua partai dan tokoh politik ketika Bupati Fadia masih menjabat, dan mengapa baru saat ini mereka berkumpul membicarakan Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Formasi Wanti-Wanti Soal JPT

Sorotan Formasi juga mengarah pada proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Mustajirin mengaku khawatir isu jual beli jabatan kembali berkembang. Ia berharap proses pengisian jabatan tidak menimbulkan persoalan baru.

“Terdapat kecurigaan bahwa nama-nama yang masuk tiga besar sudah tercium aroma membeli jabatan, dan kami berharap tidak terjadi OTT jilid dua,” ujarnya.

Ia juga menyinggung isu titip nama untuk jabatan camat, sekcam, kasi hingga kabid.

“Meskipun ada janji dari Sekda dan PLT bahwa pelantikan akan bersih, dikhawatirkan oknum yang menjadi ‘kasir’ beralih ke oknum partai politik tertentu,” kata Mustajirin.

Formasi meminta jabatan birokrasi diisi berdasarkan prestasi, dedikasi dan loyalitas, bukan kekuatan finansial. Mustajirin juga meminta birokrasi tidak terpecah dalam kelompok atau faksi.

“Jangan sampai ada geng-gengan, sekat, atau faksi di dalam birokrasi karena akan memunculkan saling curiga,” katanya.

Pimpinan DPRD Bantah Ada Agenda Khusus

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir membantah pertemuan tersebut membahas agenda politik tertentu, termasuk calon Wakil Bupati.

Menurutnya, acara tersebut hanya silaturahmi dengan sejumlah tokoh politik yang sudah lama tidak bertemu.

“Acaranya silaturahmi kangen-kangenan, sudah lama nggak ketemu… sama Pak Dewut, Pak Asip kan lama ndak ketemu. Silaturahmi aja sama kawan-kawan dari PKS,” kata Abdul Munir.

Ia menyebut pembicaraan lebih diarahkan pada penguatan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah.

“Ya silaturahim. Bagaimana meningkatkan… menajamkan peran DPRD dalam rangka menciptakan pembangunan Kabupaten Pekalongan, itu saja,” ujarnya.

Terkait isu pembahasan calon Wakil Bupati, Munir tegas membantah.

“Enggak, enggak, enggak, enggak. DPR kan tidak membahas itu, itu urusan partai koalisi,” tegasnya.

Riswadi: Tidak Ada Deal Politik

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan Riswadi juga menyebut pertemuan tersebut sebagai acara biasa atau “silaturahim gaya baru”.

“Acara malam ini adalah acara biasa. Mungkin dipandang dari sisi jurnalis ini acara yang luar biasa. Yang luar biasa adalah ide para pimpinan dewan dan ketua… bahwa ini adalah silaturahim gaya baru,” katanya.

Riswadi mengatakan pembicaraan lebih banyak berupa masukan terhadap fungsi DPRD agar semakin efektif.

“Yang dibicarakan hampir ndak ada, guyon-guyon, hanya memberikan masukan lah… fungsi lembaga yang namanya DPRD supaya efektif, rakyat itu bisa percaya dan bisa memberikan advice masukan kepada pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ke depan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga membantah adanya kesepakatan politik.

“Ndak ini… ndak ada deal. Kami bersahabat semua sama temen-temen itu sahabat. Ndak ada deal-deal, ndak ada temenan khusus,” kata Riswadi.

PKB: Sekaligus Introspeksi

Ketua DPC PKB Kabupaten Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan pertemuan itu juga menjadi momentum introspeksi setelah para pimpinan partai melewati masa kontestasi politik.

“Intinya kita lama nggak silaturahmi, kemarin habis kontestasi sekarang kita bertemu, makan-makan, guyon-guyon sekaligus introspeksi,” ujarnya.

Asip mengatakan Abdul Munir meminta masukan mengenai kinerja DPRD, termasuk kedisiplinan dan tingkat kehadiran anggota dewan.

“Hasil pertemuan malam ini antara lain adalah meningkatkan kinerja DPRD dengan tadi tingkat kehadiran ini kan yang sering disorot,” katanya.

Ia menambahkan, komunikasi dengan ketua partai diperlukan untuk mendorong anggota DPRD bekerja lebih maksimal.

“Pak Ketua mengambil inisiatif bagaimana komunikasi dengan ketua partai dan nanti di tingkat ketua partai akan memberikan sanksi, peringatan, supaya mereka ini lebih maksimal bekerja,” ujar Asip.

Dengan demikian, pertemuan tersebut memunculkan dua sudut pandang. Formasi mempertanyakan transparansi pertemuan tertutup dan mengaitkannya dengan kekhawatiran publik mengenai dinamika politik serta pengisian jabatan. Sementara pimpinan DPRD dan elite partai yang hadir menegaskan pertemuan tersebut hanya silaturahmi, introspeksi, dan pembahasan peningkatan kinerja DPRD tanpa kesepakatan politik khusus.

Catatan Redaksi : Pernyataan mengenai dugaan jual beli jabatan, “titip nama” dan “kasir” merupakan pernyataan atau kekhawatiran yang disampaikan Formasi dan bukan kesimpulan hukum bahwa praktik tersebut telah terjadi.