Warga Wadas Purworejo mengeluh soal sinyal yang hilang di desa itu pada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Keluhan itu mereka sampaikan secara langsung saat Ganjar datang ke Wadas, Minggu (13/2).
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali mendatangi Desa Wadas, Purworejo, Minggu (23/2). Beda dengan kedatangan sebelumnya yang dikawal aparat kepolisian, kali ini Ganjar datang sendirian.
“Terhadap kawan-kawan yang belum setuju, yang kemarin ada isu soal quarry, potensi lingkungan yang akan rusak, kondisi geologis yang ada di sana, saya kira itu butuh ruang untuk menjelaskan sehingga para ahli akan bisa diberikan ruang dan waktu untuk bisa menjelaskan kepada mereka,” jelas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Gubernur Jateng ganjar Pranowo memenuhi janjinya untuk memulangkan warga Desa Wadas yang ditangkap polisi. Ganjar bahkan menyewa dua unit bus untuk mengantar warga pulang ke Desa Wadas pada Rabu (9/2) siang.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, dirinya menghormati masyarakat Desa Wadas yang masih menolak bekerjasama dalam proses pengadaan tanah quarry untuk proyek Bendungan Bener. Ganjar menyatakan siap membuka ruang dialog bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan dirinya bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi di Wadas itu. Termasuk terkait sejumlah masyarakat yang diamankan oleh pihak kepolisian, dirinya meminta untuk dibebaskan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan penerapan PPKM Level 3 di wilayahnya menyesuaikan aturan dari ketetapan pemerintah pusat. Meski begitu, saat ini di Jawa Tengah seluruh daerahnya masuk dalam level 1 dan 2.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menelpon Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat audiensi dengan Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono di Kantornya, Selasa (8/1). Ganjar meminta Trenggono agar mengizinkan nelayan melaut satu trip untuk mengurangi penumpukan kapal di pelabuhan Tegal.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap kehadiran Tri Handoyo sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah yang baru, akan membawa perubahan pada sistem keuangan di Jateng.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, Jawa Tengah sudah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk akibat lonjakan omicron. Skenario yang disiapkan sama seperti saat varian delta menyerang pada 2021 lalu.
